Belajar Keberagaman Agama Melalui Sadar Hukum “Ketahanan Keluarga dalam bingkai perbedaan Agama”

Kab Semarang.Kesadaran hukum bagi setiap orang untuk menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan harapan norma-norma yang ada yakni norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan di implementasikan di masyarakat. Hal itu tertib dan teratur, seharusnya kita selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti telah kita ketahui bersama, agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah norma itu dipatuhi.

foto bersama ibu-ibu PKK Deplongan

Ketika melihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya pelanggaaran norma dan bahkan peraturan perundang-undangan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga bahkan seorang istri terhadap suaminya, adalah hal yang perlu di hindari dan di tindak manakala sudah terjadi. Kejadian tersebut tidak hanya memelibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasaan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini dapat diketahui dari laporan laporan penyrlesaian dan penanganan perkara dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A).

proses Penyuluhan oleh Pemateri dari TIM LKBH IAIN Salatiga

Pelanggaran terhadap norma yang hidup di masyarakat dan perundang-undangan juga banyak disebabkan dari perkembangan tekhnologi terutama media sosial, masyarakat yang tidak siap dengan kemajuan teknologi menjadikan beban berat bagi mereka, karena semua kehidupan sudah banyak menggunakan alat mesin, dan teknologi, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan.[1] Namun, akibat dari derasnya arus informasi dan globalisasi yang begitu cepat, berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam hal Ekonomi. Kondisi ini sering menjadi jurang pemisah antara orang kaya dan miskin dan pada gilirannya berubah menjadi problem besar yang memerlukan penanganan hukum.

Oleh karena itu, LKBH IAIN Salatigag melakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu PKK terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di tersebut atas, usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sakinah mawadah dan rohmah.

M Yusuf Khummaini, selaku direktur LKBH menuturkan “dalam kenyataannya yang beredar dimasyarakat, banyak terjadi ketimpangan hukum di dalam masyarakat, dan berimplikasi pula pada persepsi atau pemikiran bahwa masyarakat miskin tidak bisa menyewa Jasa Pelayanan Hukum dan tidak bisa membela hak-hak yang melekat pada dirinya. oleh karenanya LKBH hadir untuk merubah dan membantah hal tersebut”

Dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi dan berkembang di dalam masyarakat, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Salatiga hadir untuk memberikan solusi dan jalan keluar dalam ketimpangan dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat.


[1] Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1998), p. 161.